Oleh: DKR Sidoarjo | 25 Juni 2010

Tertibkan Jamkesda !

Kepala Pusat Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM), Drg. Usman Sumantri menyatakan bahwa program Jamkesmas adalah program melayani rakyat. Berbeda dengan sistim asuransi, dana APBN Rp 5,1 Triliun untuk Jamkesmas tetap di dalam kas negara. “Belum ada yang sakit uang muka sudah dikirim dari Kas Negara ke Puskesmas dan rumah-rumah sakit dan tidak boleh jadi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” demikian ujarnya terpisah.

Web Warouw dari Pengurus Nasional DKR menegaskan bahwa semua Jamkesda yang dijalankan oleh perusahaan asuransi harus ditertibkan dan dikembalikan ke tangan dinas kesehatan daerah agar APBD untuk alokasi pelayanan kesehatan tidak dijadikan bisnis asuransi. Semua peraturan daerah (Perda) yang melegalisir asuransi harus direvisi atau rakyat yang akan menuntut pembatalan perda-perda tersebut.

“Kalau seluruh rakyat ditanggung Jamkesmas maka rakyat berobat tidak perlu pakai kartu Jamkesmas atau Jamkesda cukup pakai KTP sudah digratiskan semua biaya kesehatannya. Kalau semua dana APBD untuk pelayanan Jamkesda disatukan dalam program Jamkesmas maka dana yang terkumpul lebih dari Rp 17,5 Triliun. Sehingga alokasi dana APBN untuk daerah bisa untuk meningkatkan pelayanan di puskesmas dan rumah-rumah sakit,” demikian tegasnya.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: