Oleh: DKR Sidoarjo | 25 Juni 2010

Jangan Asuransikan Rakyat! Jamkesmas Harus Untuk Seluruh Rakyat!

Semakin banyak tuntutan masyarakat agar pemerintah menjamin kesehatan seluruh rakyat Indonesia dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Karena pemiskinan akibat dampak globalisasi, maka seluruh rakyat Indonesia harus dibebaskan 100 persen dari semua biaya pelayanan kesehatan dari puskesmas sampai rumah-rumah sakit pemerintah.

“Saat ini pemerintah menyediakan Rp 5,1 Triliun untuk membebaskan biaya kesehatan 76, 4 juta rakyat miskin dan hampir miskin dalam program Jamkesmas. Pemerintah hanya butuh menambah Rp 12,4 Triliun menjadi Rp 17,5 Triliun untuk bisa membebaskan biaya kesehatan 100 persen untuk seluruh rakyat Indonesia,” demikian anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) DR. Dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K) kepada pers di Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut Menteri Kesehatan RI 2004 – 2009 ini, dengan memastikan pembebasan biaya kesehatan seluruh rakyat maka pemerintah sudah memenuhi kewajiban seluruh rakyat yang diperintahkan oleh UUD 45 pasal 28H dan pasal 34.

“Namun program Jamkesmas harus tetap dijalankan oleh pemerintah, bukan oleh perusahaan asuransi, agar dana pelayanan masyarakat tidak dipakai untuk bisnis asuransi dan lainnya tapi murni untuk membebaskan pelayanan kesehatan kaum buruh, PNS, prajurit dan seluruh rakyat. Jangan lagi ada potongan gaji pada buruh, PNS dan Prajurit. Mereka harus mendapatkan hak yang sama dengan orang miskin lainnya, yaitu pembebasan biaya 100 persen oleh pemerintah,” demikian ujar Ketua Dewan Pembina Dewan Kesehatan Rakyat (DKR).

Staff Khusus Presiden Bidang Penanganan Bencana dan Bantuan Sosial, Andi Arief menanggapi bahwa pihaknya terus memantau pelaksanaan Jamkesmas yang selama ini sudah berjalan dengan menggunakan dana bantuan sosial (Bansos).

“Kami sedang mempelajari kemungkinan untuk mencakup seluruh rakyat dalam program Jamkesmas. Kalau alokasi 5% dari APBN dan 10% APBD untuk bisa direalisasikan maka seluruh rakyat bisa mendapatkan Jamkesmas. Untuk pelaksanaan Jamkesmas tetap harus ditangan pemerintah, agar pelayanan kesehatan maksimal dan tidak dikorup. Kalau seluruh rakyat sudah ditanggung Jamkesmas maka tugas Kementerian Kesehatan menjadi lebih ringan lagi,” demikian ujarnya secara terpisah.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: