Oleh: DKR Sidoarjo | 18 Januari 2010

Analisa dewan kesehatan rakyat terhadap Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo

I. Gambaran umum
Konstitusi Organisasi Kesehatan sedunia ( WHO, 1948 ) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23/ 1992 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
Banyak faktor yang menyebabkan ketimpangan pelayanan kesehatan yang mendorong peningkatan biaya kesehatan, diantaranya perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran, pola pembayaran kesehatan yang berbasis pembayaran , dan subsidi pemerintah untuk semua lini pelayanan, disamping inflasi di bidang kesehatan yang melebihi sektor lain. Hambatan utama pelayanan kesehatan masyarakat miskin adalah masalah pembiayaan dan traspotasi.
Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, dilakukan perubahan mekanisme pada tahun 2008 yang meliputi : pemisahan fungsi verifikator dan pembayar, penempatan pelaksanaan verifikasi di RS, ppenerapan paket tarif jamkesmas 2008, pembentukan tim pengelola jamkesmas dan tim koordinasi jamkesmas serta penugasan PT Akses (Persero) dalam menejemen kepesertaan. Yang kemudian pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 2008 dinamakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Kemudian sasaran program ini adalah Masyarakat miskin dan tidak mampu.
Pada perinsipnya program ini adalah memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin dan tidak mampu di puskesmas dan jaringanya yang dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota melalui tim pengelola jamkesmas kabupaten/kota.

II. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 mengamanatkan ayat (1) bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, sedangkan ayat (3) bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 116, Tambahan Lembaran Negara No. 4431)
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara No. 4548)
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637)
9. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 No.49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 No.89, Tambahan Lembaran Negara No. 4741)
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 94 Tahun 2006
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan

III. Temuan (Hasil Survey dan Pengaduan Masyarakat)

No Uraian Persoalan Korban Lokasi Keterangan
1 Untuk mendapatkan obat sebagaimana rujukan dokter masih dipersulit; melengkapai admistrasi Khoiron Kecamatan Waru. Yang dirawat di RSUD Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut dapat mengancam jaminan kesehatan/hidup pasien, karena molornya waktu untuk melengkapi administrasi sebagaimana permintaan apotik (RSUD)
2 Rakyat miskin yang baru mendapatkan kartu jamkesmas Desember 2009, yang semestinya dapat pada tahun 2008. Abdul Kecamatan Sedati
Hal ini akan berdampak pada masyarakat miskin dalam mendapatkan hak nya untuk mendapatkan kartu jamkesmas.
3 Banyak pasien Jamkesmas yang membeli obat dengan uang nya sendiri karna sulitnya persaratan yang harus di penuhi belum lagi dengan antrian yang cukup lama. Bu Aminah Kecamatan Sedati Ini akan berpengaruh pada peserta Jamkesmas untuk mendapatkan hak nya.
4 Banyak rakyat miskin yang masih belum mendapatkan kartu Jamkesmas. Bu Mar’ah Kecamatan Buduran Rakyat miskin akan kehilangan hak nya sebagai peserta Jamkesmas.

Secara prinsip pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Kabupaten Sidoarjo masih belum optimal. Terbukti dengan beberapa temuan hasil survey Dewan Kesehatan Rankyat (DKR) serta beberapa pengaduan masyarakat peserta jamkesmas. Yang paling sederhana pada konteks ini adalah banyak masyarakat miskin—peserta jamkesmas—masih belum mendapatkan kartu jamkesmas sehingga mereka harus tetap memperoleh pelayanan umum (dipungut biaya seperti masyarakat umum). Disisi lain, ternyata masyarakat kita (Kabupaten Sidoarjo) masih belum banyak yang tahu, bagaimana mekanisme pelayanan kesehatan dengan kartu jamkesmas, serta jenis pelayanan yang akan diberikan. Dan banyak masyarakat miskin (tidak mampu) yang seharusnya mendapatkan kartu jamkesmas, ternyata tidak mendapatkan kartu. Hal tersebut kami nilai bahwa menyalai pedoman Jamkesmas yang telah menjadi putusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia (RI) No.125/Menkes/SK/II/2008 Tanggal 6 Februari 2008.
Sebagimana statmen Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, 20 Oktober 2009, bahwa jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin hanya terserap 23 persen. Hal tersebut membuktikan bahwa instansi yang bertanggungjawab (di Kabupaten Sidoarjo) kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagai alternatif masyarakat lebih menggunakan dana bantuan kesehatan (blockgrand), dengan asumsi bahwa persyaratan administrasinya lebih mudah.
Sekilas tentang persoalan sebagaimana yang disebutkan di atas, ke depan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus dapat lebih optimal dalam mengawal program Jamkesmas. Adapun yang harus diperbaiki antara lain:
1. Volume sosialisasi kepada masyarakat tentang program jamkesmas/jamkesda di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2010 perlu ditambah; mekanisme program serta model pelayanan yang akan diberikan oleh instansi terkait. Sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai peserta program jamkesmas di Kabupaten Sidoarjo.
2. Dilakukan validasi data peserta jamkesmas dan mendorong membentuk sistem pelayanan kesehatan masyarakat non kuota jamkesmas (jamkesda) yang lebih efektif.
3. Mendorong agar dibentuknya peraturan daerah tentang pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo.


Responses

  1. harapan besar semua, advokasi yang dilakukan oleh DKR tidak hanya kritik kebijakan (lintas elit), tetapi juga dapat turun ke masyarakat untuk dapat mendampingi dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat (pengorganisasian).

    BL-Jati

    • hal tersebut sudah menjadi rencana program/kegiatan DKR Sidoarjo. sebagaimana visi dan misinya, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali kita harus melakukan kerja pengorganisasian masyarakat..

      suwun, ngeh..

  2. berharap DKR dapat bekerja melakukan pendapingan termasuk didalamnya penyadaran terhadap kesehatan bukan hanya sebagai corong tanpa aksi


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: