Oleh: DKR Sidoarjo | 15 Januari 2010

PEMERINTAH TIDAK PERNAH SERIUS MEMBERIKAN JAMINAN KESEHATAN UNTUK RAKYAT MISKIN

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi JawaTimur akan memberi kebijakan untuk menghapus surat keterangan tidak mampu (SKTM) di bidang pelayanan kesehatan, yang bertujuan untuk menghindari subjektifisme, karena dengan adanya pelaksanaan pengobatan gratis untuk warga miskin (gakin) menjadi tidak tepat sasaran karena adanya faktor kekerabatan (banyak orang mampu yang diberi SKTM). Sebagai gantinya, untuk keluarga miskin yang tidak mendapatkan dapat kartu Jamkesmas akan diberikan dengan kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Kadinkes Jatim, dr.Pawik Supriadi, menjelaskan bahwa SKTM tetap akan berlaku tapi hanya sampai bulan Maret 2010. Selanjutnya, kartu Jamkesda segera dibagikan pada bulan Maret 2010, meskipun masih ada sebagian kabupaten/kota yang masih belum menyerahkan daftar penerima Jamkesda dari daerahnya. Untuk masyarakat yang menggunakan kartu jamkesda, sebagai persyaratan tidak hanya dibutuhkan surat pengantar dari RT/RW, akan tetapi harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat (Kabupaten/Kota). Meskipun ada kebijakan baru, bukan berarti kebijakan tersebut—tentang program SKTM—pada tahun sebelumnya gagal, tuturnya.
Kalaupun kita cermati dari akar persoalan tersebut (pendataan), ternyata kesalahan tersebut ada pada sistem pendataan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Disisi lain, terjadinya penyalahgunaan oleh masyarakat (kaya) tidak lain karena pemerintah sendiri tidak mempunyai standar yang jelas untuk di sosialisasikan kepada masyarakat. Ternyata hal tersebut berdampak pada pembengkakan anggaran pelayanan kesehatan (SKTM), sebagaimana yang dialami oleh RSU dr. Sutomo Surabaya, serta RSU yang lain di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Banyak fakta-fakta di masyarakat yang dapat kita jadikan contoh ketidakseriusan pemerintah dalam mengawal program pelayanan kesehatan. Berikut hasil investigasi tim riset Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kabupaten Sidoarjo:
 Bpk. Sunari Kabupaten Sidoarjo Kec.Sedati, baru mendapatkan kartu Jamkesmas pada Bulan Desember akhir tahun 2009, meskipun sudah masuk data Jamkesmas pada tahun 2008. Kenapa demikian ? ketika dikonfirmasi oleh tim (DKR), ternyata Bpk. Sunari tidak pernah tahun tentang program tersebut; ternyata dirinya termasuk warga masyarakat (miskin) yang termasuk mendapatkan kartu Jamkesmas; dia mengetahui ketika mau berobat ke Puskemas (karena tidak mampu).


Responses

  1. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai adalah hak rakyat. Pemerintah harus teru diawasi dalam memenuhi kewajibannya terkait hak masyarakat akan kesehatannya. salut.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: