Oleh: DKR Sidoarjo | 9 Januari 2010

DINKES SIDOARJO MENYALAI PEDOMAN PELAKSANAAN JAMKESMAS

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo tidak “transparan” dalam melaksanakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Hal tersebut terjadi pada tim advokasi Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sidoarjo, dimana beberapa hari yang lalu mencoba sharing data terkait dengan  jumlah peserta dan besaran distribusi dana Jamkesmas di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut dapat kita nilai telah melanggar prinsip pelaksanaan Jamkesmas yang diatur dalam pedoman pelaksanaan Jamkesmas oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.125/Menkes/SK/II/2008.

Pelaksanaan program Jamkesmas di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana hasil kajian DKR ternyata masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan pendataan yang dilakukan oleh instansi terkait tidak sesuai dengan standar/prosedur yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, sehingga banyak terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim data DKR menyayangkan kebijakan Kepala Dinkes Sidoarjo, DR.dr.Hj.Tri Ratih Agustina, yang tidak transparan atas data jumlah peserta dan besaran distribusi dana Jamkesmas di Kabupaten Sidoarjo, dengan dalih bahwa ”sebagian Puskesmas juga ada yang masih belum menyetorkan data Jamkesmas”. Disisi lain, program advokasi yang dilakukan DKR Sidoarjo tidak lain berdasarkan surat keputusan (SK) Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang garis koordinasinya hingga tingkat nasional.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: