Dalam hal ini semestinya pemerintah kabupaten sidoarjo dan Dinas Kesehatan khususnya,  harus bisa lebih professional dalam memberikan pelayanan kesehatan serta penertiban administrasi mengenai dengan adanya program pelayanan kesehatan geratis, yang mana  itu sudah menjadi hak daripada masyarakat miskin secara umum yang ada di kabupaten sidoarjo untuk mendapatkan (jamkesda/jamkesmas). Pasalnya, dari semua ini yang akhirnya menjadi kenapa pelayanan kesehatan di kabupaten sidoarjo dirasa kurang bisa optimal dan professional.

Selain itu juga masyarakat banyak yang mengeluh mengenai dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas RSUD/DINKES,  khususnya yang menangani di bidang pelayanan masyarakat dan administrasi, jadi pemerintah atau dinas terkait harus juga bisa memberikan pengawasan terhadap pegawainya bahkan harus berani memberikan kebijakan kalau memang ini terjadi dan dilakukan oleh petugas kesehatan, biar nantiknya tidak menjadikan terauma pada masyarakat dalam melakukan pengobatan.

Terus mengenai dengan kevalidan data peserta, ini juga harus ditertibkan guna untuk menghindari pemalsuan data (mengaku miskin) dan menghindari terjadinya pembengkakan anggaran, seperti yang terjadi di tahun yang lalu.

Dari sekian ini, Dinas Kesehatan (DINKES) kabupaten sidoarjo mulai dilantiknya kepala dinkes baru hingga saat ini masih belum menunjukan kinerjanya yang professional dalam mengawal pelayanan kesehatan di kabupaten sidoarjo. Seperti yang dibicarakan oleh kepala dinkes sidoarjo dalam media beberapa hari yang lalu, yang mengatakan bahwa kurang optimalnya pelayanan kesehatan disebabkan karna minimnya petugas kesehatan, saya kira ini terlalu direkayasa dan dibesar – besarkan, semisal apa dengan penambahan petugas kesehatan nantiknya bisa menjamin pelayanan kesehatan di sidoarjo bisa lebih baik dan maksimal??kalau data peserta jamkesda masi belum valid dan masyarakat masih mengeluh.

Penerapan UU SJSN akan menjadi tekanan dan merampas upah oleh pengusaha kepada buruh. Dalam hal ini terlihat dari pasal BAB IV, bagian kedua tentang jaminan kesehatan, bagian ke-empat tentang jaminan hari tua serta bagian ke-lima tentang jaminan pensiun.

Dalam pasal yang terdapat dalam BAB IV bagian kedua menegaskan bahwa jaminan kesehatan akan diberikan kepada buruh apabila seorang buruh tersebut membayar premi asuransi. Pada kenyataannya pada beberapa perusahaan yang ada di Indonesia, jaminan kesehatan bagi buruh dan keluarganya merupakan tanggungan dari perusahaan secara keseluruhan.

Untuk masalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diatur dalam BAB ke IV bagian ke-empat dan ke-lima, terdapat juga pemotongan terhadap upah buruh pada tiap bulannya, walaupun dikatakan sebagai tabungan wajib oleh undang-undang. Dalam BAB IV juga menegaskan tentang adanya perampasan upah bagi buruh yang membebankan iuran bagi bagi buruh.

“Saat ini pemerintah menyediakan Rp 5,1 Triliun untuk membebaskan biaya kesehatan 76, 4 juta rakyat miskin dan hampir miskin dalam program Jamkesmas. Pemerintah hanya butuh menambah Rp 12,4 Triliun menjadi Rp 17,5 Triliun untuk bisa membebaskan biaya kesehatan 100 persen untuk seluruh rakyat Indonesia,” demikian anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) DR. Dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K) kepada pers di Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut Menteri Kesehatan RI 2004 – 2009 ini, dengan memastikan pembebasan biaya kesehatan seluruh rakyat maka pemerintah sudah memenuhi kewajiban seluruh rakyat yang diperintahkan oleh UUD 45 pasal 28H dan pasal 34.

“Namun program Jamkesmas harus tetap dijalankan oleh pemerintah, bukan oleh perusahaan asuransi, agar dana pelayanan masyarakat tidak dipakai untuk bisnis asuransi dan lainnya tapi murni untuk membebaskan pelayanan kesehatan kaum buruh, PNS, prajurit dan seluruh rakyat. Jangan lagi ada potongan gaji pada buruh, PNS dan Prajurit. Mereka harus mendapatkan hak yang sama dengan orang miskin lainnya, yaitu pembebasan biaya 100 persen oleh pemerintah,” demikian ujar Ketua Dewan Pembina Dewan Kesehatan Rakyat (DKR).

Staff Khusus Presiden Bidang Penanganan Bencana dan Bantuan Sosial, Andi Arief menanggapi bahwa pihaknya terus memantau pelaksanaan Jamkesmas yang selama ini sudah berjalan dengan menggunakan dana bantuan sosial (Bansos).

“Kami sedang mempelajari kemungkinan untuk mencakup seluruh rakyat dalam program Jamkesmas. Kalau alokasi 5% dari APBN dan 10% APBD untuk bisa direalisasikan maka seluruh rakyat bisa mendapatkan Jamkesmas. Untuk pelaksanaan Jamkesmas tetap harus ditangan pemerintah, agar pelayanan kesehatan maksimal dan tidak dikorup. Kalau seluruh rakyat sudah ditanggung Jamkesmas maka tugas Kementerian Kesehatan menjadi lebih ringan lagi,” demikian ujarnya secara terpisah.

Web Warouw dari Pengurus Nasional DKR menegaskan bahwa semua Jamkesda yang dijalankan oleh perusahaan asuransi harus ditertibkan dan dikembalikan ke tangan dinas kesehatan daerah agar APBD untuk alokasi pelayanan kesehatan tidak dijadikan bisnis asuransi. Semua peraturan daerah (Perda) yang melegalisir asuransi harus direvisi atau rakyat yang akan menuntut pembatalan perda-perda tersebut.

“Kalau seluruh rakyat ditanggung Jamkesmas maka rakyat berobat tidak perlu pakai kartu Jamkesmas atau Jamkesda cukup pakai KTP sudah digratiskan semua biaya kesehatannya. Kalau semua dana APBD untuk pelayanan Jamkesda disatukan dalam program Jamkesmas maka dana yang terkumpul lebih dari Rp 17,5 Triliun. Sehingga alokasi dana APBN untuk daerah bisa untuk meningkatkan pelayanan di puskesmas dan rumah-rumah sakit,” demikian tegasnya.

Yang paling sederhana pada konteks ini adalah banyak masyarakat miskin, yang sampai saat ini masih belum mendapatkan kartu jamkesda, sehingga mereka harus tetap memperoleh pelayanan umum (dipungut biaya seperti masyarakat umum). Disisi lain,  masyarkat kita (Kabupaten Sidoarjo) masih belum banyak yang tahu, bagaimana mekanisme pelayanan kesehatan dengan memakai kartu jamkesda, serta persayaratan dalam mengurusi SKTM, “banyak warga miskin yang merasa kesulitan untuk mendapatkan kartu”.

Seperti yang dialami oleh kepala desa sambi bulu kec. sukodono, dari jumlah warga yang di daftarkan peserta, ternyata hanya sebagian kecil yang mendapatkan, hal serupa juga dialami oleh kelurahan pepe legi kec, padahal seluruh persyaratanya sudah dilengkapi.

Kata “Nidya Sulyani selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Dinkes Sidoaro, di media cetak 8 april 2010”, dari jumlah 399.085 lebih masyarakat miskin yang ada, akan mendapatkan kartu jamkesda paling lambatnya pertengahan april, akan tetapi sampai pada hari ini itu tidak tercapai.

Sekilas tentang persoalan sebagaimana yang disebutkan di atas, ke depan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus dapat lebih optimal dalam mengawal program Jamkesda.

Adapun yang harus diperbaiki antara lain:
1. Volume sosialisasi kepada masyarakat tentang program jamkesda di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2010 perlu ditambah; mekanisme program serta model pelayanan yang akan diberikan oleh instansi terkait. Sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai peserta program jamkesda di Kabupaten Sidoarjo.
2. Dilakukan validasi data ulang peserta jamkesda untuk menghindari terjadinya pembengkakan anggaran seperti tahun sebelumnya.

Pasalnya – saat ibu rini mengalami sakit lalu berobat rawat inap di RSUD Kab. Sidoarjo, ibu rini merasa kecewa dengan pelayanan untuk mendapatkan surat keterangan miskin dari Dinas Kesehatan Kab. Sidoarjo, padahal ibu rini dalam mengurusi surat keterangan miskin sudah hampir memenuhi persyaratan ”kata david suami ibu rini selaku yang mengurusi SKTM”.

Setelah 5 hari, ibu rini sudah diperbolehkan untuk pulang, saranya ibu rini harus aktif kontrol di Puskesmas. Hari senin tgl 31 mei 2010, ibu rini kontrol di Puskesmas ngelom kec.spanjang, ternyata pihak puskesmas menolak ibu rini “katanya” ibu rini tidak mendapatkan rujukan dari pihak rumah sakit.

Kekecewaan ini yang dirasakan ibu rini, sebagai orang awam dan juga dalam kondisi sakit yang sama sekali tidak tau dengan aturan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi warga miskin, yang semestinya harus diberdayakan dengan memberikanpelayanan yg optimal, bukan harus di persulit oleh pihak instansi terkait

“Dalam daftar penerima kartu Jamkesda. Apa data Dinkes itu valid?” kata salah satu koordinator Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kab. Sidoarjo,Katanya, ada salah satu kelurahan yang mengajukan warganya untuk jadi peserta jamkesda ternyata tidak semua direalisasikan,bahkan selisinya kurang dari 50% dari peserta yang telah di ajukan.Padahal dari sekian warga yang di ajukan sudah memenuhi persyaratan untuk dapat kartu jamkesda.

Ini terbukti di kelurahan sambi bulu Kec.Sukodono beserta kelurahan yang lain yang berada di sekitar Kec.Waru,” Belum lagi dengan warga mampu yang semestinya tidak masuk malah menerima Jamkesda. “Ini kan sama saja mengadu warga dengan aparat desa,”.

Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Dinkes Sidoarjo, mengklaim pendataan sudah valid yang selanjutnya diratifikasi ke aparat desa dan kecamatan, kurang lebih tercatat 50 ribu lebih akan segera mendapatkan kartu jamkesda paling lambat pertengahan April 2010,” katanya

Dalam program Jamkesda ini, Pemkab Sidoarjo mengalokasikan dana kurang lebih Rp 14 miliar dari APBD buat 399.085 jiwa.

Diharapkan untuk tahun ini seluruh warga miskin harus terdaftar sebagai peserta jamkes. Kadinkes Kabupaten Sidoarjo dalam Jawa Pos, Sabtu 12 Februari 2010 “ada sekitar 85.991 ribu jiwa yang terdaftar sebagai peserta jamkes non kuota pada tahun 2009. Sementara untuk tahun ini dinkes mencatat sekitar 95.177 ribu jiwa. Ada peningkatan sebesar 11 persen,”.

Untuk menghindari terjadinya pembengkakan seperti tahun 2009, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo melakukan sosialisasi dan validasi data mengenai SKTM sebagai ganti daripada program Jaminan Kesehatan Daerah (jamkesda). Pada tahun 2010 yang dilakukan mulai tangggal 3 – 15 Februari 2010.

Sampai pada bulan ini validasi data yang katanya sudah dilakukan, ternyata masih ada sebagian desa yang belum melakukan validasi data ulang bagi peserta jamkesda, bahkan warganya masih belum tau mengenai apa itu jamkesda. Temuan saat tim dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) melakukan pendampingan di Desa-desa se-Kecamatan Buduran.

Yang semestinya kalu memang dilakukanya validasi data semestinya ada sosialisasi data di tingkat kelurahan yang dilakukan oleh instansi terkait, apalagi untuk tahun ini ada kenaikan 11 persen dari tahun sebelumnya untuk peserta jamkes, sedangkan kalau ini tidak dilakukan berarti tidak ada perubahan data dari tahun 2009 ke tahun 2010, atau memang ada rekayasa data? Atau pemerintahan Kabupaten Sidoarjo untuk tahun ini masih tidak siap dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Daerah (jamkesda)?

Sebagai kota yang bersih dan hijau (Kabupaten Sidoarjo). Ini akan rawan potensi masuknya wabah / penyakit, jika tidak ada kesadaran, komitmen warga serta pemerintahan Kabupaten dan beberapa instansi terkait, dalam merespon atau melakukan tindakan kongkrit untuk melakukan upaya pembangunan kesehatan  dan penyadaran warga akan lingkungan sehat.

Seperti yang terjadi di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Yang mana selalu terjadi banjir dan ini terjadi tiap tahun, di tempat yang sama  (pada tahun 2008 terjadi banjir dan tahun 2009 terjadi kembali hingga tahun 2010), yang  berdampak muda masuknya penyakit  demam seperti yang di alami oleh Bpk. Sutekno.

Seharusnya ada upaya yang serius dari Instansi terkait untuk melakukan pembangunan / perbaikan di tempat terjadinya banjir, supaya tidak terjadi banjir kembali di tempat yang sama.

Sehingga kesehatan warga tetap terjaga, potensi masuknya penyakit sedikit, lingkungan jadi bersih dan warga tidak mudah terserang penyakit.

Dengan membentuk tim khusus lapangan guna untuk mengecek ulang warga yang berhak masuk kuota jamkesmas atau jamkesda guna untuk mengantisipasi amburadulnya pelaksanaan program pelayanan kesehatan seperti apa yang terjadi di Th sebelumnya dengan upaya meningkatkan akses mutu pelayanan kesehatan hingga mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Dalam melakukan pendataan bisa membentuk tim lapangan dengan melibtakan LSM, tokoh masyarakat, dan staf kependudukan. Data itu lalu diverifikasi di kecamatan. “Hasil verifikasi diusulkan ke pemkab untuk disahkan
Verifikasi ulang ini dilakukan untuk menghindari tidak optimalnya program Jamkesda Th 2009 yang ditemukan banyak kejanggalan seputar pelaksanaan jamkesda. Misalnya, ada warga mampu yang masuk kuota, sedangkan yang miskin tidak masuk. Ada juga warga non-Sidoarjo yang masuk kuota., sehingga program ini dilakukan agar tercapainya program jamkesda 2010 bisa lebih baik dan optimal dari sebelunya “hasil kajian dan advokasi Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sidoarjo”

Dalam melakukan  pengawasan jika memang ada kemelesetan perlu adanya tempat pengaduan sehingga masyarakat bisa langsung melapor dan berjalanya program bisa terkontrol.