Penyaluran Kartu Jaminam Kesehatan Daerah (Jamkesda) menuai protes beberapa desa dan kelurahan di Kabupaten Sidoarjo. Para kepala desa menolak kuota penerima Jamkesda yang ditetapkan Dinas Kesehatan (Dinkes) kurang lebih sekitar 399.085 ribu jiwa, sehingga anggaran buat jamkesda yang diambil dari APBD itu tidak tepat pada sasaran dan akan terancam bermasalah.
“Dalam daftar penerima kartu Jamkesda. Apa data Dinkes itu valid?” kata salah satu koordinator Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kab. Sidoarjo,Katanya, ada salah satu kelurahan yang mengajukan warganya untuk jadi peserta jamkesda ternyata tidak semua direalisasikan,bahkan selisinya kurang dari 50% dari peserta yang telah di ajukan.Padahal dari sekian warga yang di ajukan sudah memenuhi persyaratan untuk dapat kartu jamkesda.
Ini terbukti di kelurahan sambi bulu Kec.Sukodono beserta kelurahan yang lain yang berada di sekitar Kec.Waru,” Belum lagi dengan warga mampu yang semestinya tidak masuk malah menerima Jamkesda. “Ini kan sama saja mengadu warga dengan aparat desa,”.
Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Dinkes Sidoarjo, mengklaim pendataan sudah valid yang selanjutnya diratifikasi ke aparat desa dan kecamatan, kurang lebih tercatat 50 ribu lebih akan segera mendapatkan kartu jamkesda paling lambat pertengahan April 2010,” katanya
Dalam program Jamkesda ini, Pemkab Sidoarjo mengalokasikan dana kurang lebih Rp 14 miliar dari APBD buat 399.085 jiwa.
Komentar Terakhir