Masyarakat sidoarjo, sampai pada hari ini masih dirasa kurang bisa menikmati pelayanan kesehatan dengan maksimal sebagai mana amanat UU 45, terutama pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat miskin. Sehingga ini menjadi hantu bagi masyarakat dalam berobat.

Dalam hal ini semestinya pemerintah kabupaten sidoarjo dan Dinas Kesehatan khususnya,  harus bisa lebih professional dalam memberikan pelayanan kesehatan serta penertiban administrasi mengenai dengan adanya program pelayanan kesehatan geratis, yang mana  itu sudah menjadi hak daripada masyarakat miskin secara umum yang ada di kabupaten sidoarjo untuk mendapatkan (jamkesda/jamkesmas). Pasalnya, dari semua ini yang akhirnya menjadi kenapa pelayanan kesehatan di kabupaten sidoarjo dirasa kurang bisa optimal dan professional.

Selain itu juga masyarakat banyak yang mengeluh mengenai dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas RSUD/DINKES,  khususnya yang menangani di bidang pelayanan masyarakat dan administrasi, jadi pemerintah atau dinas terkait harus juga bisa memberikan pengawasan terhadap pegawainya bahkan harus berani memberikan kebijakan kalau memang ini terjadi dan dilakukan oleh petugas kesehatan, biar nantiknya tidak menjadikan terauma pada masyarakat dalam melakukan pengobatan.

Terus mengenai dengan kevalidan data peserta, ini juga harus ditertibkan guna untuk menghindari pemalsuan data (mengaku miskin) dan menghindari terjadinya pembengkakan anggaran, seperti yang terjadi di tahun yang lalu.

Dari sekian ini, Dinas Kesehatan (DINKES) kabupaten sidoarjo mulai dilantiknya kepala dinkes baru hingga saat ini masih belum menunjukan kinerjanya yang professional dalam mengawal pelayanan kesehatan di kabupaten sidoarjo. Seperti yang dibicarakan oleh kepala dinkes sidoarjo dalam media beberapa hari yang lalu, yang mengatakan bahwa kurang optimalnya pelayanan kesehatan disebabkan karna minimnya petugas kesehatan, saya kira ini terlalu direkayasa dan dibesar – besarkan, semisal apa dengan penambahan petugas kesehatan nantiknya bisa menjamin pelayanan kesehatan di sidoarjo bisa lebih baik dan maksimal??kalau data peserta jamkesda masi belum valid dan masyarakat masih mengeluh.

Kalau dengan adanya UU NO 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), adalah untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Ternyata akan menjadi beban dalam kehidupan masyarakat,  dan ini sangat bertentangan dengan adanya UU 45 yang seharusnya masyarakat “buruh” mendapatkan haknya dalam pelayanan kesehatan dengan layak, ternyata harus menangung beban dengan diwajinkan membayar iuran, apalagi dengan kondisi ipah yang sangat murah.

Penerapan UU SJSN akan menjadi tekanan dan merampas upah oleh pengusaha kepada buruh. Dalam hal ini terlihat dari pasal BAB IV, bagian kedua tentang jaminan kesehatan, bagian ke-empat tentang jaminan hari tua serta bagian ke-lima tentang jaminan pensiun.

Dalam pasal yang terdapat dalam BAB IV bagian kedua menegaskan bahwa jaminan kesehatan akan diberikan kepada buruh apabila seorang buruh tersebut membayar premi asuransi. Pada kenyataannya pada beberapa perusahaan yang ada di Indonesia, jaminan kesehatan bagi buruh dan keluarganya merupakan tanggungan dari perusahaan secara keseluruhan.

Untuk masalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diatur dalam BAB ke IV bagian ke-empat dan ke-lima, terdapat juga pemotongan terhadap upah buruh pada tiap bulannya, walaupun dikatakan sebagai tabungan wajib oleh undang-undang. Dalam BAB IV juga menegaskan tentang adanya perampasan upah bagi buruh yang membebankan iuran bagi bagi buruh.

Semakin banyak tuntutan masyarakat agar pemerintah menjamin kesehatan seluruh rakyat Indonesia dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Karena pemiskinan akibat dampak globalisasi, maka seluruh rakyat Indonesia harus dibebaskan 100 persen dari semua biaya pelayanan kesehatan dari puskesmas sampai rumah-rumah sakit pemerintah.

“Saat ini pemerintah menyediakan Rp 5,1 Triliun untuk membebaskan biaya kesehatan 76, 4 juta rakyat miskin dan hampir miskin dalam program Jamkesmas. Pemerintah hanya butuh menambah Rp 12,4 Triliun menjadi Rp 17,5 Triliun untuk bisa membebaskan biaya kesehatan 100 persen untuk seluruh rakyat Indonesia,” demikian anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) DR. Dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K) kepada pers di Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut Menteri Kesehatan RI 2004 – 2009 ini, dengan memastikan pembebasan biaya kesehatan seluruh rakyat maka pemerintah sudah memenuhi kewajiban seluruh rakyat yang diperintahkan oleh UUD 45 pasal 28H dan pasal 34.

“Namun program Jamkesmas harus tetap dijalankan oleh pemerintah, bukan oleh perusahaan asuransi, agar dana pelayanan masyarakat tidak dipakai untuk bisnis asuransi dan lainnya tapi murni untuk membebaskan pelayanan kesehatan kaum buruh, PNS, prajurit dan seluruh rakyat. Jangan lagi ada potongan gaji pada buruh, PNS dan Prajurit. Mereka harus mendapatkan hak yang sama dengan orang miskin lainnya, yaitu pembebasan biaya 100 persen oleh pemerintah,” demikian ujar Ketua Dewan Pembina Dewan Kesehatan Rakyat (DKR).

Staff Khusus Presiden Bidang Penanganan Bencana dan Bantuan Sosial, Andi Arief menanggapi bahwa pihaknya terus memantau pelaksanaan Jamkesmas yang selama ini sudah berjalan dengan menggunakan dana bantuan sosial (Bansos).

“Kami sedang mempelajari kemungkinan untuk mencakup seluruh rakyat dalam program Jamkesmas. Kalau alokasi 5% dari APBN dan 10% APBD untuk bisa direalisasikan maka seluruh rakyat bisa mendapatkan Jamkesmas. Untuk pelaksanaan Jamkesmas tetap harus ditangan pemerintah, agar pelayanan kesehatan maksimal dan tidak dikorup. Kalau seluruh rakyat sudah ditanggung Jamkesmas maka tugas Kementerian Kesehatan menjadi lebih ringan lagi,” demikian ujarnya secara terpisah.